Memahami Pasar Oligopoli dengan Deskripsi dan Ciri Pasar

Oligopoli adalah salah satu bentuk struktur pasar dimana hanya terdapat beberapa produsen atau sedikit saja yang menjual produk-produk yang identik atau yang mirip satu sama lain.

Ciri Pasar Oligopoli yang utama adalah hanya terdapat sedikit perusahaan di pasar, misalnya pasar minyak dunia diisi oleh Negara timur tengah saja, pasar jasa sambungan telepon seluler di Indonesia hanya diisi oleh Telkomsel, Indosat, Pro-XL, Axis, dan Esia.

Karena sedikitnya pemain dalam pasar ini, sifat yang paling mencolok yang timbul adalah kuatnya tarik menarik antara keinginan kerja sama dan kepentingan sepihak diantara perusahaan yang ada dipasar. Misalnya, Telkomsel berkeinginan untuk kerja sama dengan indosat dalam menetapkan tarif percakapan disiang hari agar harga yang diterima kedua belah pihak bisa lebih tinggi dari pada harga yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan sehingga kuntungan bisa lebih tinggi. Keinginan ini mungkin saja tidak menarik bagi indosat karena indosat merasa lebih baik menetapkan tariff sendiri saja karena bisa lebih fleksibel dalam menetapkanya secara sendiri-sendiri.

Ciri Lain adalah adanya ketegaran harga. Ketegaran harga terjadi bila perusahaan saingan menurunkan harga produknya. Misalnya PT.Telkomsel menurunkan biaya SMS, dari Rp.350 menjadi Rp.150. tindakan ini akan diikuti oleh indosat dengan turut menurunkan biaya SMS. Hal ini karena indosat khawatir jika tidak menurunkan biaya yang sama pelanggan akan berpindah ke telkomsel. Namun, apabila PT. Telkomsel menaikkan biaya SMS dari Rp.350 menjadi Rp.500 Indosat tidak akan ikut menaikkan biaya yang sama karena berharap mendapat pelanggan baru yang pindah dari telkomsel. Jadi harga dalam pasar oligopoly bersifat tegar untuk naik, tetapi tidak tegar untuk turun.

Cirri berikutnya adalah adanya kartel. Dalam pasar oligopoly dimungkinkan untuk melakukan kartel, yaitu dua atau lebih perusahaan yang sejenis bergabung menjadi satu sehingga membentuk monopoli. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam kasus duopoli.

Ciri terakhir dari pasaroligopoli adalah adanya kepemimpinan harga. Biasanya hal ini terjadi jika ada salah satu perusahaan besar bertindak sebagai pemimpin dan perusahaan kecil lainnya menjadi pengikut saja.

Kebaikan dan Keburukan dari Pasar Oligopoli

Kebaikan Pasar Oligopoli antara lain sebagai berikut :

a. Efisiensi. Terkadang dipasar hanya dibutuhkan sedikit perusahaan saja sehingga perusahaan lain hanya akan mempersengit persainan sehingga menaikkan biaya produksi. Misalnya dalam pasar pesawat terbang hanya terdapat boeing dan air bus.

b. Karena yang terlibat di pasar hanya sedikit perusahaan, jika mereka brsaing akan lebih menguntungkan konsumen dari segi harga dan mutu produk karena jika salah satu perusahaan tersebut menaikkan harga, pelanggannya langsung berpindah keperusahaan pesaing.

Sedangkan untuk keburukan dari Pasar Oligopoli adalah sebagai berikut :

a. Dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan oleh perusahaan yang berada di pasar sehingga sangat sulit untuk memasuki pasar.

b. Dalam pasar mungkin saja terdapat perusahaan yang memegang hak paten atas sebuah produk sehingga tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk memproduksi produk yang sama.

c. Beberapa perusahaan dalam pasar mungkin telah memiliki pelanggan atau konsumen yang setia sehingga perusahaan lain sulit untuk menyaingi perusahaan tersebut.

d. Adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba oleh pemerintah sehingga perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar.

e. Kemungkinan terjadi collusion (Kolusi) antara perusahaan di pasar sehingga membentuk monopoli dan merugikan masyarakat.

Read More

Sistem Ekonomi Pasar atau Kapitalis

"Sistem Ekonomi Pasar atau Kapitalis"

Dalam "System Ekonomi Pasar", masalah Ekonomi utama diserahkan kepada mekanisme Pasar Individu dan Perusahaan membuat keputusan mengenai Produksi dan Konsumsi. System harga, system pasar, system keuntungan dan kerugian, serta perinsip insentif dan imbalan, merupakan kunci untuk menjawab persoalan apa, bagaimana, serta untuk siapa barang dan jasa didistribusikan.

Permasalahan komoditi apa dan berapa yang harus diproduksi, diserahkan kepada pasar. Perusahaan senantiasa memproduksi berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi perusahaan. Misalnya, masyarakat membutuhkan baju hangat dan musim hujan, perusahaan akan memproduksinya. Berapa jumlah baju hangat yang harus di produksi dan dengan kualitas yang bagaimana bergantung pada kemampuan masyarakat atau daya beli konsumen. Masalah tersebut akan dipecahkan melalui mekanisme pasar.

Persoalan bagaimana cara memproduksi, perusahaan akan memilih cara produksi yang paling hemat dan efisien. Cara produksi yang paling hemat atau efisien adalah cara produksi yang mengeluarkan biaya rendah. Misalnya, 1.000 potong baju hangat dalam seminggu dapat dihasilkan oleh dua cara. Cara pertama, dengan menggunakan 10 orang tenaga kerja dan 5 mesin jahit. Cara kedua, dngan 7 tenaga kerja dan 7 mesin jahit. Apabila cara pertama ternyata lebih murah, perusahaan harus memilihnya sebagai cara produksi yang paling efisien. Namun demikian, system kapitalisme atau system pasar secara murni sekarang tidak ada lagi.

Didalam "System Ekonomi Kapitalis atau Pasar Pemerintah" memiliki tiga fungsi utama, yaitu :

1. Pemerintah meningkatkan efisiensi dengan menciptakan persaingan dan mengendalikan eksternalitas seperti polusi dan menyediakan barang-barang public.
2. Pemetinyah memajukan keadilan dengan menggunakan pajak dan program-program pengeluaranya untuk mendistribusikan kembali pendapatan kepada kelompok-kelompok khusus.
3. Pemerintah membantu pengembangan stabilitas dan pertumbuhan makro ekonomi, mengurangi pengangguran, dan inflasi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fisikal dan kebijakan moneter.

Read More

Pembagian Ilmu Ekonomi dan perbedaan Ekonomi Mikro dengan Ekonomi Makro

Menurut Alferd W. Stoner dan Douglas C. Hague ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

A. Descriptiv Economics (Ilmu Ekonomi Deskriptif)

Ilmu ekonomi ini mengumpulkan semua kenyataan yang penting tentang pokok pembicaraan (topic) yang tercantum, misalnya system pertanian di bali, atau industri katun di India.

B. Economic Theory (ilmu Ekonomi Teori atau Teori Ekonomi)

Ilmu ekonomi ini memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang cara suatu system ekonomi bekerja dan cirri-ciri yang penting dari system tersebut. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi ilmu mikro dan ilmu ekonomi makro.

C. Applied Economics (Ilmu Ekonomi Terapan)

Ilmu ekonomi ini mencoba mempergunakan kerangka dasar umum dan analisa yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif.

Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro

Ilmu ekonomi dibagi dalam dua subbidang yang luas, yaitu ilmu ekonomi mikro (microeconomics) dan ilmu ekonomi makro (macroeconomics). Ilmu ekonomi mikro adalah kajian tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Ilmu ekonomi mikro membahas misalnya bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pakar-pakar ilmu ekonomi mikro biasanya membahas akibat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap rumah tangga perusahaan atau individu. Misalnya efek yang ditimbulkan oleh kebijakan wajib belajar pada pendapatan tenaga kerja.

Ilmu ekonomi makro adalah kajian tentang gejala atau fenomena perekonomian secara luas. Ilmu ekonomi makro membahas perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro membahas tentang produksi secara keseluruhan, bukan lagi per perusahaan seperti ekonomi mikro. Dalam membahas perekonomian secara keseluruhan, ekonomi makro memusatkan perhatian pada kebijakan ekonomi dan variable-variable yang mempengaruhinya. Misalnya ekonomi makro membahas tingkat pengangguran secara nasional, tingkat pendapatan nasional, dan tingkat inflasi nasional.

Perbedaan Ekonomi Mikro dengan Ekonomi Makro

Dari pengertian dan contoh yang telah diberikan diatas dapat disimpulkan perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi mikro membicarakan bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, sedangkan ekonomi makro membicarakan bukan hanya rumah tangga dan perusahaan, tetapi perekonomian secara keseluruhan.

2. Ekonomi mikro merupakan bagian dari berbagai variable ekonomi makro seperti konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Artinya jika ekonomi mikro membahas pendapatan suatu perusahaan tertentu, ekonomi makro malah membahas pendapatan perusahaan secara nasional dalam perekonomian.

3. Ekonomi Mikro berkaitan dengan aliran barang dan jasa dari perusahaan atau produsen ke rumah tangga atau konsumen, aliran factor produksi dari rumah tangga ke perusahaan serta penentuan harga barang dan jasa tersebut, baik sebagai factor produksi maupun sebagai barang konsumsi.

Bila ditinjau lebih jauh, sesungguhnya pusat perhatian dari ekonomi mikro adalah pada sector perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan memperoleh laba dalam memproduksi barang dan jasa. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan. Dalam usaha memperoleh laba tersebut perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu barang apa yang akan dihasilkan, berapa jumlahnya dan dijual pada harga berapa.

Read More

Masalah Pokok Ekonomi Menurut Aliran Modern

Para ahli Ekonomi Modern sepakat bahwa dengan sumber daya yang tersedia, paling sedikit ada tiga masalah pokok yang dihadapi setiap perekonomian dan harus dipecahkan oleh masyarakat sebagai subjek ekonomi.

A.Barang dan Jasa apa yang akan diproduksi dan berapa banyak ? (what and how much ?).
Mengingat bahwa sumber produksi yang tersedia terbatas dan penggunaanya bersifat alternative, maka masyarakat harus menentukan jenis dan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. Masyarakat dapat memilih satu atau beberapa jenis barang dan jasa yang akan diproduksi dengan perbandingan tertentu. Pilihan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya yang dipandang paling menguntungkan dan memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan.

B. Bagai Mana cara memproduksi ? (How?)
Pertanyaan ini menyangkut teknik produksi yang diterapkan dan kemampuan mengkombinasikan factor-faktor produksi atau sumber daya yang ada di dalam proses produksi. Dengan keterbatasan sumber daya ekonomi yang tersedia para produsen harus mampu menciptakan teknik produksi yang efisien. Untuk itu, kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi produksi perlu ditingkatkan.

C. Untuk Siapa Barang dan Jasa Dihasilkan ? (for whom?)
Pertanyaan ini menyangkut masalah untuk siapa atau lapisan masyarakat mana yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi. Apakah setiap warga mendapat bagian yang sama atau berbeda ?

Apakah barang/jasa hanya untuk orang kaya saja ? Apakah pendapatan nasional telah didistribusikan secara adil ? haruskah gaji para menejer sepuluh kali lipat dari gaji buruh ? Apakah proyek mobil murah perlu dilaksanakan agar penduduk berpendapatan rendah dapat mengkonsumsinya ?
Semua pertanyaan tersebut menyangkut untuk siapa barang/jasa diproduksi.

Ketiga masalah di atas yaitu what, how dan for whom bersifat fundamental dan bersifat kait-mengaitkan satu dengan yang lainnya serta selalu dihadapi oleh setiap Negara, baik Negara sedang berkembang maupun Negara yang sudah maju. Namun, tidak semua perekonomian dapat memecahkan ketiga masalah tersebut dengan cara yang sama.

Read More

Masalah pokok Ekonomi Menurut Aliran Klasik

Dari keterbatasan sumber daya dan keinginan yang tidak terbatas muncullah masalah pokok ekonomi.

Masalah pokok ekonomi telah ada sejak dulu dan tetap ada hingga sekarang. Berikut ini kita akan membahas masalah pokok ekonomi yang telah muncul sejak manusia hidup berkelompok atau bermasyarakat berdasarkan tinjauan ekonom klasik dan ekonom modern.

Ekonomi klasik diwakili oleh Adam Smith. Menurut Adam smith kemakmuran tidak terletak pada emas, melainkan pada barang-barang kemakmuran mnunjukkan suatu keadaan yang seimbang antara kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan. Proses untuk mencapai kemakmuran suatu masyarakat tidaklah mudah. Hal inilah yang menjadi masalah pokok ekonomi di masyarakat.

Menurut teori ilmu ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi masyarakat dapat digolongkan kepada tiga permasalahan penting, yaitu :

A. Masalah Produksi
Untuk mencapai kemakmuran, barang-barang kebutuhan harus tersedia ditengah masyarakat. Karena masyarakat sangat heterogen, maka barang-barang yang tersedia pun beragam jenisnya sehingga muncul permasalahan bagi produsen, yaitu barang apa saja yang harus diproduksi. Munculnya pertanyaan tersebut diatas tidak lain karena heterogennya masyarakat.
Dengan demikian, tentu menimbulkan permasalahan bagi produsen dan menimbulkan kekhawatiran apabila memproduksi suatu barang tertentu, tetapi tidak dikonsumsi masyarakat.

B. Masalah Distribusi
Agar barang/jasa yang telah dihasilkan dapat sampai kepada orang yang tepat, dibutuhkan sarana dan prasarana distribusi yang baik. Contoh, dari kebun hasil panen perlu alat angkut yang ditunjang prasarana jalan yang baik agar hasil panen cepat sampai ketangan konsumen dan tidak tertimbun di produsen.

C. Masalah Konsumsi
Hasil produksi yang telah didstribusikan kepada masyarakat idealnya dapat dipakai atau dikonsumsi oleh masyarakat yang tepat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tepat pula. Persoalan yang muncul apakah barang tersebut akan dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya atau menjadi sia-sia karena tidak terjangkau oleh masyarakat sehigga proses konsumsi tidak berjalan sebagai subjek ekonomi.

Read More

Makalah Menyediakan Bantuan Kepada Pelanggan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

A. Konsep – Konsep Pelayanan Prima …………………………………….. 1

1. Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima ……………………………........ 1

2. Tujuan Pelayanan Prima ……………………………………………......... 1

3. Fungsi Pelayanan Prima .............................................................................. 1

4. Konsep Dasar Pelayanan Prima .................................................................. 2

A. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap (attitude) .................................. 2

1) Pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan serasi .................................... 2

2) Pelayanan pelanggan dengan berpikir positif ................................................. 3

3) Pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai ............................................. 3

B. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian (attention) ........................... 3

1) Mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan (listening) ..................... 4

2) Mengamati perilaku pelanggan (observing) ................................................... 4

3) Berpikir (thinking) ....................................................................................... 5

4) Mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan ......................................... 6

C. Pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan (action) ............................... 6

1) Mencatat pesanan pelanggan ....................................................................... 6

2) Mencatat kebutuhan pelanggan .................................................................... 6

3) Menegaskan kembali kebutuhan pelanggan .................................................. 7

4) Mewujudkan kebutuhan pelanggan .............................................................. 7

5) Memberikan layanan purna jual ................................................................... 8

6) Mengucapkan terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali............. 8

Kesimpulan

Menyediakan Bantuan Kepada Pelanggan

A. Konsep – Konsep Pelayanan Prima

1. Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima

Pada hakikatnya, pelayanan prima bertitik tolak pada usaha – usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa.

Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan didalam perusahaan maupun diluar perusahaan.

2. Tujuan Pelayanan Prima

Tujuan pelayanan prima antara lain sebagai berikut.

a. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan.

b. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang/jasa

yang ditawarkan pada saat itu juga.

c. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap pelanggan terhadap barang/jasa yang

ditawarkan.

d. Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu dikemudian hari terhadap

produsen.

e. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan.

f. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya.

g. Untuk mempertahankan pelanggan.

3. Fungsi Pelayanan Prima

Pelayanan prima berfungsi sebagai berikut.

a. Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat.

b. Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan.

c. Menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha.

d. Menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk/jasa.

e. Memenangkan persaingan pasar.

f. Memuaskan pelanggan, agar mau berbisnis lagi dengan perusahaan.

g. Memberikan keuntungan pada perusahaan.

4. Konsep Dasar Pelayanan Prima

A. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap (attitude)

Sikap yang perlu dimiliki oleh karyawan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah sebagai berikut.

• Rasa memiliki terhadap perusahaan.

• Rasa kebanggaan terhadap pekerjaan.

• Loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan.

• Ingin menjaga martabat dan nama baik perusahaan.

Berdasarkan konsep sikap, untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan perlu memperlihatkan kemampuan diri dan penampilan seseorang atau kelompok secara optimal.

• Kemampuan diri

Kemampuan diri adalah kemampuan optimal yang harus dimiliki seseorang atau para petugas pelayanan berkaitan dengan wawasan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

• Penampilan

Penampilan adalah suatu bentuk citra diri yang terpancar pada diri seseorang dan akan menambah kepercayaan diri seseorang dalam bersikap.

1) Pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan serasi.

Hal-hal yang harus diperhatikan, agar penampilan serasi adalah sebagai berikut.

a) Penampilan serasi dengan berhias diri

b) Penampilan serasi dengan busana dan aksesoris yang baik

c) Penampilan serasi dengan kepribadian dan ekspresi wajah yang baik dan menarik

2) Pelayanan pelanggan dengan berpikir positif

Untuk memelihara pola berpikir positif ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu

a) Melayani pelanggan dengan penuh rasa hormat

b) Menghindari sikap berprasangka buruk terhadap pelanggan

c) Tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan pelanggan

3) Pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai

Sikap menghargai pelanggan adalah sikap memanusiakan dan menempatkan diri pelanggan sebagai orang yang paling penting. Hal ini untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap menghargai pelanggan adalah sebagai berikut.

a) Jangan sekali-sekali membeda-bedakan pelanggan.

b) Bersikap hormat, ramah, dan gunakan tutur kata yang baik dan santun.

c) Setiap menghadapi pelanggan, pergunakanlah istilah 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam.

d) Selalu menjaga perasaan pelanggan dan berbicara jujur.

e) Sigap, cekatan dalam membantu keinginan pelanggan.

f) Selalu tenang dan dan sabar dalam memberikan segala informasi kepada pelanggan.

B. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian (attention)

Perhatian adalah sikap yang menunjukkan kepedulian atau minat seseorang terhadap sesuatu, biasanya muncul dari ketertarikan dan dorongan hati, karena pengaruh situasi yang dihadapinya.

Jadi konsep perhatian dalam pelayanan prima adalah semua aktuvitas karyawan yang berkaitan dengan upaya mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan, mengamati perilaku pelanggan, serta mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada pelanggan.

Ruang lingkup konsep perhatian mencakup 3 hal, yaitu:

1) Mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan (listening)

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan.

• Bersikap baik dan ramah pada saat bertemu dengan pelanggan.

• Pada saat pelanggan berbicara, dengarkan dan simaklah baik-baik apa yang diutarakannya.

• Hindari perdebatan dengan pelanggan.

• Perhatikan baik-baik dan catat dengan cermat dan tepat apa saja yang dibutuhkan pelanggan.

• Berikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang/produk yang ditawarkan/dijual, seperti harga, kualitas, dan masa kadaluarsa barang/produk.

• Dengarkan dengan sabar dan tampung semua keluhan pelanggan mengenai barang/produk yang dijual.

2) Mengamati perilaku pelanggan (observing)

Tujuannya adalah agar penjual memperoleh informasi yang sesuai mengenai keinginan dan kebutuhan pelanggan serta dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul dengan mengambil langkah strategis.

Berikut ini adalah beberapa perilaku pelanggan yang dipengaruhi oleh bentuk tubuh menurut Ernest Kretschmer (1925).

a) Pelanggan tipe piknis

Ciri-cirinya:

• Bentuk tubuh/badan bulat agak pendek.

• Muka/wajah bulat lebar.

• Bersifat tenang, ramah, suka berbicara, dan humoris.

Cara menghadapinya:

• Petugas penjualan harus memperhatikan suasana hatinya.

• Layani pelanggan dengan bercakap-cakap jika pelanggan menginginkannya.

• Hindari perbedaan atau bersikap konfrontasi.

b) Pelanggan tipe leptosom

Ciri-cirinya:

• Bentuk tubuh agak kecil dan lemah.

• Bahu tampak kecil dan anggota badan lainnya kurus panjang.

• Bersifat sombong, sok intelek, dan sok idealis.

Cara menghadapinya:

• Menghormati pelanggan layaknya seorang raja.

• Bersikap sabar, penuh perhatian, penuh hormat, dan bijaksana.

• Turuti saja kemauan dan perintahnya.

c) Pelanggan tipe atletis

Ciri-cirinya:

• Bentuk tubuh kokoh dan berotot.

• Pundak lebar, pinggul berisi, dan anggota badan lainnya panjang.

• Muka/wajah berbentuk bulat lonjong.

• Penampilan tenang, jarang humor, dan tidak cepat percaya pada orang lain.

Cara menghadapinya:

• Hindari perdebatan yang tidak bermanfaat.

• Berikan kesan seolah-olah pelanggan adalah orang yang baik dan cerdas.

• Tetap tenang dan hindari sikap terburu-buru.

• Tetap sabar dalam melayaninya.

3) Berpikir (thinking)

Berpikir merupakan kemampuan menghubungkan satu hal dengan hal lain untuk mengambil suatu kesimpulan dalam memutuskan suatu tindakan yang tepat. Setelah anda mempunyai informasi dari pelanggan yang diperoleh ketika mendengarkan kebutuhan dan mengamati perilakunya, anda harus segera memikirkan tindakan yang tepat terhadap pelanggan tersebut,sehingga pelanggan merasa terlayani dengan baik dan termotivasi untuk membeli.

4) Mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan

Ada beberapa cara untuk mencurahkan perhatian secara penuh kepada pelanggan, yaitu sebagai berikut:

• Melaksanakan komitmen untuk fokus melayani pelanggan.

• Mengenali apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dan menghargai kepentingannya.

• Menampung keluhan pelanggan dengan memantau dan mencatat semua permasalahan pelanggan, kemudian menindak lanjuti keluhan tersebut.

• Selalu menempatkan pelanggan sebagai mitra yang sejajar dengan perusahaan.

C. Pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan (action)

Untuk dapat melakukan tindakan nyata, beberapa konsep tindakan pelaynan bagi pelanggan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1) Mencatat pesanan pelanggan

Setiap pesanan dari pelanggan harus dicatat dengan lengkap meliputi jenis/model barang, harga, jumlah barang, dan kapan waktu pengiriman.

Berikut ini beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pesanan barang dari pelanggan.

2) Mencatat kebutuhan pelanggan

Mencatat kebutuhan pelanggan mencakup objek si pelanggan, yaitu mengenai sifat dan tingkat konsumsi, kebiasaan, dan kapanpelanggan mengkonsumsi barang tersebut.

a) Sifat dan tingkat konsumsi

Sifat dan tingkat konsumsi pelanggan mencakup:

• Jenis pelayanan apa saja yang paling disukai pelanggan,

• Apakah pelanggan lebih menyukai barang tahan lama atau tidak tahan lama,

• Apakah barang yang dipesan pelanggan banyak atau sedikit.

b) Kebiasaan

Kebiasaan-kebiasaan pelanggan dalam mengkonsumsi barang mencakup:

• Barang-barang apa saja yang sering atau kadang-kadang dibeli pelanggan,

• Apakah jenis/merek, kualitas, atau harga barang yang sering diperhatikan pelanggan dalam membeli pelanggan,

• Ada atau tdakkah pelanggan yang hanya menginginkan varang bersifat khusus, biasanya dilihat dari kualitas, merek, atau ketersediaan.

c) Kapan pelanggan mengkonsumsi

Kapan pelanggan mengkonsumsi barangnya mencakup:

• Kapan pelanggan memperbaiki atau mengganti barangnya.

• Kapan pelanggan membeli/mengkonsumsi produk-produk tertentu.

3) Menegaskan kembali kebutuhan pelanggan

Penegasan kembali kebutuhan pelanggan biasanya menyangkut hal berikut ini:

a) Apakah merek dan jumlah barang yang dipesan sesuai dengan keinginan pelanggan.

b) Kapan waktu pengiriman barang dilakukan.

c) Bagaimana cara pembungkusan dan pengepakan barang.

d) Bagaimana cara pembayarannya: uang tunai, transfer, atau cek/giro.

e) Siapa yang menanggung ongkos angkut, apakah penjual atau pembeli.

4) Mewujudkan kebutuhan pelanggan

Kebutuhan pelanggan akan terwujud apabila anda telah mampu menyediakan dan mengirimkan pesanan kepada pelanggan.

Manfaat yang diperoleh jika berhasil mewujudkan kebutuhan pelanggan antara lain:

• Menambah pelanggan baru

• Menambah pelanggan tetap

• Menambah jumlah penjualan

Kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sering diharapkan pelanggan adalah sbb:

• Kebutuhan terhadap potongan harga

• Kebutuhan terhadap penurunan harga

• Kebutuhan akan persediaan barang yang harus selalu ada

• Kebutuhan terhadap barang baru, bentuk dan ukuran baru.

5) Memberikan layanan purna jual

Layanan purna jual yaitu pelayanan atau bonus service yang diberikan setelah terjadi transaksi jual beli barang. Tujuan memberikan layanan purna jual adalah sebagai rasa tanggung jawab penjual mengenai kualitas barang yang dijual.

6) Mengucapkan terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali

Pelayanan yang baik merupakan aset perusahaan. Petugas pelayanan harus senantiasa menunjukkan sikap santun, sabar, percaya diri dalam menghadapi sifat,tingkah laku, dan karakter pelanggan. Dalam setiap kegiatam jual beli yang sudah dilaksanakan, satu hal yang harus diperhatikan dan jangan sampai dilupakan,yaitu pernyataan terima kasih. Hal ini penting, karena sangat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap perusahaan dan petugas pelayanan.

Read More

ECONOMIC VALUE OF EDUCATION

A. Education as Investment

       Education in the traditional view for decades understood as a form of social services to be provided to the public, in this context of education services as part of the public service or public service to the community of nations that do not provide a direct impact on the economy of society, so that educational development is not attractive to be the theme of the attention, his position does not attract attention in the construction steps.

Opinion of the education sector development is precisely the sector that is consuming the budget without any obvious benefits (Especially Economically). Such a view is to bring people to doubt and even distrust of education sector development as the foundation for the progress of development in all sectors.

This uncertainty manifests itself in such small budget commitment to the education sector. Allocate a budget for the education sector is considered a waste of money that is not useful. As a result, the budget allocation pendidikanpun sector usually remaining after the others first.

The way this view is now beginning displaced in line with the finding of the thought and scientific evidence of the role and vital function of education in human understanding and position as a major force as well as a prerequisite for the progress of development in various sectors.

      The concept of education as an investment (Education as Investement) has berkambang rapidly and increasingly believed by every state that the development of education sector is a key prerequisite for the growth of other development sectors. The concept of investment in human resources (Human Capital Investment) that can support economic growth (economic growth), has actually started to think about since the days of Adam Smith (1776), Heinrich von Thunen (1875) and other classical theorists before the 19th century that emphasized importance of human skills investment.

Scientific thinking is a new take tonggal important in the 1960s when a speech Theodore Schultz in 1960, entitled "Investement in human capital" before the American Economic Association is a basic eletak modern human capital theory. The main message of the speech was simply that the process of acquiring knowledge and skills through education is not a form of mere consumption, but also an investment.

Schultz (1960) then noticed that the education sector to human development as its core focus has contributed directly to a country's economic growth by improving the skills and production capabilities of its workforce. Discovery and outlook have prompted interest in a number of experts to examine the economic value of education.

   The main reason of this change in outlook is the growing interest and interest during the 1960's the economic value of education. In 1962, Bowman, introduces a concept of "human investment revolution in economic thinking". Other researchers such as Becker (1993) and others participating in the testing of this theory of human capital.

These developments have affected the pattern of thought of various parties, including governments, planners, international institutions, researchers and other modern thinkers, as well as the executor in the education sector development and human resources development. In developed countries, in addition to the aspects of consumer education is also believed to be an investment in human capital (Human Capital Investement) and a "leading sector" or one of the major sectors. Hence the government's attention to the development of this sector in earnest, for example, the political commitment of the education budget is not inferior to other sectors, so the success of educational investment is correlated with macro development progress.

In the 1970s, studies on the relationship between education and economic oertumbuhan had stalled because of the emergence of doubts about the role of education to economic growth in some countries, particularly in the United States and developing countries that receive aid from the World Bank at that time. This doubt arises, in part because of criticism among educational sociologists Gary Besker (1964, 1975.1993) says that the human capital theory emphasizes this dimension of human material so that less human than take into account the socio-cultural dimensions.

Becker criticism this would open the perspective of philosophical beliefs baha education nor merely counted as economic investments, but more than that the social, cultural oriented human dimension is more important than economic investment. Because education must be made by the related cause of humanity itself (human dignity).

Some studies neoclassical others, can reassure the importance of scientifically educated people who are directly supporting economic growth across all sectors of development that other macro. On the basis of scientific belief that eventually the World Bank re-realize the program of international assistance in various countries. Contribution of education to growth is becoming increasingly stronger after taking into account the interaction effects between education and other physical investments.

That is, physical capital investment will double ghanda value added in the future if done at the same time also human resource investment, which will directly be doers and users in the physical investment.

Now recognized that a country's human resource development is an essential element for prosperity and growth and for effective use of physical capital resources. Investments in human capital is an integral component of all efforts pembangyunan. Education must include a broad spectrum of social life itself.

B. Trackbacks Value of Education

        Human resource development through education contribute directly to economic growth, and hence expenditure on education should be viewed as a productive investment and not simply seen as something that benefits the consumer without a clear reversal (rate of return).

A number of relationships have been tested in the framework of the conclusions. For example, the World Bank study of 83 developing countries showed that in the 10 countries that have the highest real growth rate of GNP per capita between 1960 and 1977, the state literacy rate in 1960 averaged 16 percent higher than other states nehara

Also been described that investment in education has a direct impact on individual productivity and earnings. Most evidence comes from agriculture. Study between poetani educated and the uneducated in countries of low tan berpendapa show, when the inputs such as fertilizer and improved seeds available for farming techniques better, the annual yield of a farmer who is not educated. Although this input is less, the income of the farmers who remained higher education 8 percent (World Bank, World Development Report, 1980).

Nurture and the role of women in child-rearing so pending so as to make education for girls should be very meaningful. These studies indicate the existence of significant orelasi between maternal education level and child nutritional status and life expectancy. Furthermore, health benefits and better nutrition and lower fertility rates caused by other investments in other development sectors.

Another study by the World Bank and conducted for the World Development Report presented in 1980 to test the estimated economic rate of return (rate of return) to investment in education bidnag in 44 developing countries. It was concluded that the benefits revert all levels are well above 10 percent.

Various other studies always show that the relative value of human capital reversal is greater than physical capital. There is no country in the world that is progressing rapidly with the support of low-educated human resources. So if we do not expect to make progress with the development of human capital (education sector) as the main prerequisite, it is the same as "the pungguk missed the moon".

Problems of Education in Indonesia :

1. Relatively low level of public education

2. The dynamics of changes in population structure has not been fully accommodated in the development  

    of education

3. Inequality of education levels

4. Good Governance is not running optimally

5. Facilities are not adequate educational services and equal

6. The quality of education is relatively low and has not been able to meet the competencies of students

7. Higher education still face obstacles in developing and creating science and technology

8. Management education has not run effectively and efficiently

9. Development budget has not provided adequate education.

      The above problems are the problems faced by many developing countries including Indonesia. The role of education when examined in the economy, it will contribute to the role of government and society to the impact of state ialami akand Indonesia in the long term future with the development of education as a basic policy of the country's development.

In the 2005-2009 Strategic Plan of Ministry of Education, emphasized the role of education improvement efforts on: 1. 2 Expansion and Equitable Education. Quality and relevance of education and 3. Governance and Accountability. The third program is an effort for the development of education equally to all parts of Indonesia, thereby improving the quality of human resources dibindang lag could be improved so it is not left behind by progress among Asia Pacific countries.

Economic Value of Education

       According to Ari A. Pradana (2005) cites the opinion of Professor Joseph Stiglitz, in Jakarta "Provide the best education possible and can be achieved easily by all citizens", said Nobel Economics laureate, as fit on a daily Kompas (12/15/2004). Stiglitz posed this question when responding to questions about what kind of economic policy iperlukan Indonesia. He also commented that the question of education is one of the blunders of neoliberal policies adopted by Indonesia.

The role of the technical language of education in human capital (human capital) in economic growth are not too long into the literature of economic growth theory. Presented by Ari A. Pradana confirmed the opinion of Lucas (1990) and Mankiw, Romer, and Weil (1992) which revised the neoclassical growth theory of Solow (1956) is legendary.

In his studies, they showed that the standard Solow theory can only explain how a country's economy could grow, but not enough to explain the level of per capita income gap between countries in the world. Only when the human capital variables included in the calculation, some of the gap can be explained.

However, a number of mysteries remain. Level of education in these countries has increased dramatically bekembang actually in the year 1960-1990. Easterly (2001) showed that the median primary school enrollment rate increased from 88 percent to 90 percent, while for secondary schools from 13 percent to 45 percent. Furthermore, if in 1960 only 28 percent of the world's primary school enrollment rate reached 100 percent in 1990 to more than half.

In fact, the increase of the level of education in countries berkambang not explain the performance of economic growth. Take the example of Africa. Between the years 1960 to 1985 the growth rate in the continent's schools by more than 4 percent per year. In fact, the economies of countries in Africa grew only 0.5 percent per year. That, too, because there are "economic miracle" in Africa, namely Botswana and Lesotho.

Most other African countries actually recorded negative growth in that period. Senegal experienced an extreme case of having school enrollment growth of 8 percent per year, but have a negative economic growth.

In the same period the East Asian countries experienced economic growth rate higher than the growth in school enrollment. However, the differences were not many, only 4.2 percent compared with 2.7 percent. That is, if education is the secret to economic growth, the difference should be much larger.

Besides can not explain the performance of economic growth, education also failed to explain the phenomenon of growing inequality in income per capita. Pritchett (2003) showed the degree of convergence between countries in the world of education. Throughout 1960-1995, the deviation stndar in education level fell from 0.94 to 0.56. But, at the same time, the standard deviation for income per capita across countries increased from 0.93 to 1.13.

Darsar assumptions in assessing the contribution of education to economic growth and reduction of educational inequality is increasing worker productivity. If the increased worker productivity, economic growth will increase.

On the other hand increase in productivity means an increase in income. Always assumed that the benefits of education increase in the aggregate will be greater for the poor. Thus, if the level of education increases, the income of the poor will also grow faster and eventually inequality will shrink.

The problem, such assumptions can not always be generalized. The benefits of education in terms of productivity and income of workers increases apply only to certain types of work. As a result, increase the level of education is not necessarily beneficial to the growth danpemerataan. Especially if we talk about the benefits of education for the poorest groups.

Studies of Foster and Rosenzweig (1995) regarding the impact of education on farmers in India during the green revolution can give some idea. Agricultural sectors in countries such as India (also Indonesia) is very relevant in the discourse of economic development because the majority of the population, including those that fall into the poorest, there is in this sector.

In this study farmers who have a basic education is far more productive than those without school. However, there was no significant difference between a secondary education and basic education only.

In addition, in areas of natural and geographical conditions of poor, often more determined by pengaaman productivity, not education. For farmers in places like this, go to school but not very useful, it also makes them lose so many years of experience working in the fields.

One could argue either, with education a person may experience social mobility. They do not have to continue to be farmers and the poor if we could get an education. That's the problem. In many other developing countries for social mobility is not always possible. In India caste is one of the barriers to social mobility, in addition to many other obstacles. In countries such as Indonesia, corruption is entrenched down to the reception staff could be another reason why social mobility is relatively difficult.

In Specific Economic Intervention in Education

      Mengataan opinion that education and educational policy is not beneficial to the prosperity of a country. This is completely unfounded opinion is impiris. The message is there are many other things that cause a positive contribution not teralu education in encouraging economic growth and equity in other words, education is not a magic spell. Consequently, government intervention in this field should also be done carefully.

Form of prudence is not terjeba to mengukut role of the size of government budget allocations for education. Budget is important, but not on how much, but planned to use for what, why and how. In some developing countries in Asia that although most teachers are paid too low, from the ADB study said that an additional budget for buildings and equipment results in greater improvement of education quality.

In terms of the level of education where the budget should be allocated, Booth (2000) writes that in Indonesia in 1980 to 1990's World Bank report that is too large government subsidies for higher education led to a rising Gini oefisien. The reason, college graduates are the most benefited from the economic boom during that period.

In addition to the budget problem, the level of education in a country may face another problem outside funding. Here are the specific needs of government intervention to address those problems. For example, in Kenya found that the low quality of basic education due to the nutrition of primary school pupils kuranynya due to intestinal worms. Distribution of worms bat for primary school students were more effective in improving the quality of education there.

In conclusion, there is no government policy can diteraka universally in all countries. This is the core of the populist critique of neoliberal policies. This is the opposite also applies, no populist policies that apply universally. And not everything can be solved with a bigger budget.

According to Mohamad Ali (2005), Malaysia proposed that the high progress in the development of human resources, as in the reign of Prime Minister Mahathir Mohamad, has launched the future development of human resources by investing in a high enough rate of 28 percent of state budgets, and PM Mahathir administration that runs for 17 years. Looking at these successes, the country of Indonesia to the 1945 Constitution as amended to mandate the government to establish the education budget 20 percent of the state budget as set out in Article 31 Paragraph 4.

Investment in human resource development is a long process and to support the success of such planning, education and pelathan should be a benchmark to build a country. But the study described as a horse-drawn carriage, which means that the success of the educational process is the contribution of labor across sectors, namely industry, economy, culture and so forth.

List of references

• Becker G.S. Of 1993. Human Capital, A theoritical and Empirical Analysis with Speccial reference to Education. Chicago, University of Chicago P ress

• Cohn. Elchanan, 1979. The Economics Of Education, Ballinger Publishing

• Engkoswara. Of 2002. Education as a civilizing center. Bandung, Family Charitable Foundation

• Dodi Nandika. , 2005. Education Development Policy 2005-2009. UPI Bandung.

• Fattah, Nanang. Of 2000. Economics and Financing Pendidikan.Rosda. London

• Jac Fitz-Enz, 2000.The ROI of Human Capital, Measuring the Economic Value of Employee Performance, New York, AMACOM

• Joseph Stiglitz, 2004. Economy Growth and Education Policy, Jakarta. compass 15-12-2004

Article Source

Read More

Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun

Lembaga Keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di Inggris) , Credit Union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya.

       Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek).

Fungsi

Lembaga Keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Contoh dari lembaga keuangan adalah bank.

Apa kaitannya Dana Pensiun dengan Pemberi Kredit ?

       Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan akurat secara online bagi Dana Pensiun, khususnya dalam kaitan dengan persyaratan profesi bagi Pengurus Dana Pensiun dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, sebagaimana diatur dalam KMK nomor 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan , serta Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor : KEP 4263/LK/2004 tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

PERENCANAAN DANA PENSIUN

Jaminan akan kesejahteraan hari tua merupakan harapan bagi setiap pegawai maupun pekerja mandiri.

Persiapkan Pensiun Anda dan pegawai Anda bersama Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Mandiri DPLK.

Dukungan Bank Mandiri sebagai Pendiri menjadikan Mandiri DPLK sebagai pilihan tepat bagi Anda untuk merencanakan masa depan yang sejahtera.

KEPESERTAAN

Kepesertaan Mandiri DPLK terbuka bagi Peserta individu maupun kelompok dengan ketentuan:

• Mempunyai penghasilan dan berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah

• Pendaftaran peserta individu dapat dilakukan di seluruh Cabang Bank Mandiri dengan mengisi aplikasi kepesertaan, melampirkan fotokopi KTP/SIM, dan NPWP

• Pendaftaran peserta kelompok dilakukan melalui Kantor Pusat Mandiri DPLK

KEUNTUNGAN MENJADI PESERTA MANDIRI DPLK

Manfaat mengikuti DPLK – individu :

1. Peserta mempersiapkan dana masa pensiun dengan jangka waktu yang cukup panjang hingga mencapai usia pensiun

2. Hasil pengembangan dana lebih optimal karena hasil investasi DPLK bebas pajak. Pajak baru akan dikenakan pada saat memasuki pensiun sesuai ketentuan yang berlaku

3. Mandiri DPLK dikelola oleh group usaha Bank Mandiri (Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas, MMI, BSHB, BSM, MTF, AMFS) yang memiliki aset terbesar di Indonesia dan memiliki reputasi yang baik

4. Nyaman, karena setoran iuran DPLK fleksibel.

Jumlah iuran dapat ditentukan di awal dan diubah setiap saat. Jika tidak melakukan setoran, rekening DPLK tidak tertutup.

Read More

Pengertian Dana Pensiun

A. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah hak seseoarng untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan.

B. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

a. Bagi Pemberi Kerja

    Jika dipandang dari sisi pemberi kerja, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Moral. Perusahaaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberkan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki masa pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikuti atau membentk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.
2. Loyalitas. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.
3. Kompetisi Pasar Tenaga Kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas.

Di era yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan bersaig untuk mendapatkan tenaga yang profesional. Salah satu alat pengikat bagi karyawan yang berkualitas adalah tawaran manfaat pensiun pada karyawan tersebut.

b. Bagi Karyawan

    Jika dipandang dari sisi karyawan, tujuan penyelenggara dana pensun adalah sebagai berikut:

   1. Rasa aman terhadap masa yang akan datang

       Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima memasuki 

       masa pensiun. Harapan ini akan memengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif.

   2. Kompensasi yang lebih baik

       Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia 

       pensiun atau berhenti bekerja.

C. Jenis Kelembagaan Dana Pensiun 

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, dan untuk menyelenggarakan PPMP atau PPIP bagi kepentingann sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.Dibentuk oleh Bank, atau Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ), yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja pesertanya (UU No. 11/1992).

D. Jenis Program Pensiun

• Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan). Adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang diterima oleh Peserta tergantung pada besarnya iuran pasti, hasil pengembangan dana tersebut diinvestasikan serta lamanya menjadi Peserta.
• Program Pensiun Manfaat Pasti (defined benefit plan). Adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.
• Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan.Adalah program pensiun iuran pasti, yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

E. Sistem Pembayaran Pensiun

   Pada saat menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran    kepada karyawan. Sistem pembayaran memiliki maksud tertentu yang saling menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998. Tanggal 13 Juli 1998. Menurut peraturan ini ada 2 jenis pembayaran dan ketentuan pembayaran.

Ada dua jenis pembayaran pensiun :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Pertimbangannya :

• Perusahaan tidak mau mengurusi karyawannya yang sudah pensiun.
• Memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk berusaha dengan uang pensiunnya.
• Karena permintaan pensiunan itu sendiri.

Rumus Sekaligus Pada PPMP :

MP = FPd x MK x PDP

Keterangan :
MP   = Manfaat Pensiun

FPd  = Faktor Penghargaan dalam decimal

MK  = Masa Kerja

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Dalam hal ini manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

Sedangkan Menurut Rumus Bulanan Pada PPMP :

MP = Fpe x MK x PDP

Keterangan :

MP   = Manfaat Pensiun

FPe  = Faktor Penghargaan dalam persentase

MK  = Masa Kerja

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Dalam hal ini manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Perhitungan menggunakan rumus sekaligus pada PPIP adalah sebagai berikut :

IP = 3 x FPd x PDP

Keterangan :

IP     = Iuran Pensiun

FPd  = Faktor Penghargaan per tahun dalam decimal

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun

Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan adalah :

IP = 3 x Fpe x PDP

Keterangan :

IP = Iuran Pensiun

FPe = Faktor Penghargaan per tahun dalam persen

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun

F. Keungguulan dan Kelemahan Dana Pensiun

1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Keunggulan :

• Besar manfaat pensiun mudah dihitung

• Lebih memberikan kepastian kepada peserta

• Lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu

Kekurangan :

• Beban biaya mudah berfluktuasi

• Nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan

2. Program Pensiun Iuran Pasti

Keunggulan :

• Beban biaya stabil dan mudah diperkirakan

• Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan

• Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta.

Kekurangan :

• Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan

• Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau

KESIMPULAN

Dana pensiun adalah hak seseoarng untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Read More